Menggulingkan Pemerintahan SBY

Suara Rakyat Kecil*

Wacana tentang penggulingan pemerintah SBY kembali menjadi isu hangat yang dalam beberapa hari terakhir banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Baik oleh kalangan politisi, birokrasi maupun rakyat kecil. Sebenarnya isu tentang penggulingan dari kekuasannya bukan merupakan isu yang baru. Sebab sangat terlihat jelas bahwa banyak oknum yang menginginkan turunya Sby dari puncak kekuasaannya. Entah itu orang yang benci dengan SBY atau hanya merupakan trik dari SBY agar banyak mendapatkan simpatisan dari rakyat Indonesia.

Akan tetapi wacana penggulingan SBY kali ini lumayan cukup menjadi pusat perhatian lantaran isu ini semakin menjadi perbincangan yang cukup menarik. Semakin santernya isu penggulingan SBY ini bermula dari pertemuan beberapa tokoh bangsa di kantor PP Muhammadiyah dan diskusi para aktivis muda di kantor PB NU, yang kedua-duanya di jakarta, lalu dilanjutkan dengan menyampaikan petisi 28 ke DPR.

Wacana untuk mengganti pemerintahan SBY sebelum 2014 ini pertama kali dilontarkan oleh Rizal Ramli dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh nasional pada Jumat (8/10) di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta. Alasan mengapa wacana ini mundul adalah sebab menurut Menko Perekonomian era Gus Dur itu menyebut pemerintahan SBY telah gagal dan karenanya dengan segera harus diganti.

Namun demikian, statemen tentang penggulingan kekuasaan SBY ini dibantah oleh Din Syamsudin selaku tuan rumah dalam pertemuan tersebut. Ia menerangkan bahwa dalam pertemuan dikantor PP Muhammadiyah itu tidak pernah membahas upaya untuk menggulingkan SBY, dan hasil diskusi aktivis muda dikantor PB NU juga tidak menyimpulkan bahwa SBY harus turun dari kursi kekuasaanya. Dalam pertemuan tersebut hanya disampaikan rasa kekecewaannya terhadap kinerja pemerintahan SBY.

Lalu, yang menjadi pertanyaan besar kemudian adalah dari manakah awal munculnya wacana tersebut? Apakah hanya sengaja dihembuskan sehingga dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu, atau untuk mengalihkan isu yang lain. Ini menjadi pertanyaan yang cukup serius, meskipun semuanya serba mungkin dan memang inilah kenyataannya. Tidak heran jika kemudian bangsa indonesia hidup penuh dengan ketidak pastian isu yang berseliweran kian kemari. Sebab semuanya itu sengaja digulirkan baik oleh pemerintah maupun oknum yang memiliki kepentingan di dalamnya.

Cukup Rasional

Jika melihat berbagai realitas yang terajdi di lapangan sekarang ini semasa pemerintahan SBY jilid II, memang tidak salah jika kemudian muncul wacana untuk penggulingan kekuasaan. Wacana yang bergulir semacam ini tentunya cukup realistis dan sangat masuk akal. Sebab selama setahun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden periode kedua, banyak sekali persoalan yang tidak kunjung diselesaikan. Bahkan rakyat selalu dibuat menderita dan selalu menjadi “tumbal” oleh kekuasaan. Tidak mengherankan jika kemudian rakyat yang terdholimi mulai murka dan memunculkan kelesak-kelesik akan menggulingkan pemerintah SBY.

Lihat saja kasus lumpur lapindo, bank centuri dan kasus bibit-candra yang terkesan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang pasti. Tiga kasus tersebut hanya merupakan sebagian kecil yang bisa untuk membuktikan bahwa SBY telah gagal dalam menjalankan roda kepemerintahan. Bila dilihat secara lebih jauh tentunya banyak orang yang beranggapan bahwa memang peemrintahan SBY harus segera di akhiri sampai di sini. Hal ini tentunya dengan berbagai alasan dan berbagai pertimbangan, bahwa pemerintah telah gagal untuk menjalankan amat yang diberikan oleh rakyat.

Belum lagi berbagai kasus tentang kelaparan, kemiskinan, kesenjangan sosial dan beribu persoalan bangsa yang tidak pernah ada niatan baik untuk diselesaikan. Sederet kasus yang ada tidak mampu untuk diselesaikan. Bahkan dengan sengaja pemerintah seakan-akan sengaja menghilangkan kasus tersebut dengan mengoper isu lain untuk menghilangkan perhatian publik.

Penyelesaian yang Keliru

Para tokoh bangsa dan kaum muda bahkan semua rakyat indonesia tahu persis memang bahwa upaya untuk menurunkan kekuasaan dalam konteks ini SBY di tengah jalan sebelum masa habisnya seperti wacana sekarang ini jelas merupakan sesuatu yang tidak baik bagi bangsa ini. Selain tentunya ini akan menurunkan dan mempermalukan identitas bangsa di mata dunia internasional.

Ongkos yang harus dikeluarkan untuk melakukan aksi ini tentunya sangat mahal dan tak berimbang dengan hasil yang akan dicapai. Tidak sehat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, rakyat yang hidup disebuah negara demokrasi harus menghormati konstitusinya, pemimpin harus diberi kesempatan sesuai mandat yang telah diberikan lewat pemilu. Oleh karena itu sesuai prosedur maka pergantian pemimpin dilakukan sesuai waktu yang sudah dijadwalkan.

Akan tetapi wacana semacam ini boleh jadi akan benar-benar menjadi keneyataan jika pemerintah SBY masih saja tidak mau memperbaiki kinerja pemerintahannya yang selalu menempatkan rakyat sebagai posisi yang selaku terdzolimi oleh penguasa. Sebab bukan tidak mungkin kemurkaan rakyat akan membuahkan tragedi yang sama dengan apa yang dilami oleh presiden Soeharto pada tahun 1998.

Penggulingan kekuasaan seperti tahun 1998 jelas merupakan langkah yang tepat pada masa itu. Akan tetapi jika keadaan semacam ini kembali terulang tentunya bisa dikatakan ini merupakanlangkah keliru yang akan kembali menjerumuskan bangsa indoesia menuju ketidakpastian dalam berbangsa-benrnegara. Bangsa ini tentu tidak menginginkan kejadian berdarah 1998 kembali terulang kembali. SBY harus segera tanggap untuk mendengarkan suara rakyat.

Kegagalan pemerintah dalam mengemban amanah rakyat yang terjadi cukup berhenti sampai disini, harus diakhiri dan jangan terjadi secara terus menerus. Penyalahgunaan kekuasaan harus segera diakhiri jangan sampai berlarut-larut. Rakyat sudah bosan dengan kemiskinan dan ketidak adilan yang semakin merajalela. Ingat suara rakyat merupakan sesuatu yang terpenting dalam sebauh negara. Jika pemerintah tidak memperdulikan akan aspirasi dan nasib rakyatnya, maka jangan kemudian menyelahkan rakyat yang murka dengan pemerintah.