Cenayang Palu

Monday, 15 February 2010

0 comments
Eksploitasi: Sebuah Bagian Ekspresi
(Tanggapan Hentikan Eksploitasi Seniman di Mercusuar 11 Februari 2010)



APAKAH bila sudah beberapa kali berkarya dikatakan seniman? Apakah bila sudah menulis puisi dan dibukukan dikatakan penyair? Apakah memang begitu klaimisasi seni di ranah nagari kita ini? Ah.

Oleh: Hudan Nur

Tulisan yang dibuat oleh seorang Jamrin Abubakar beberapa waktu lalu membuat nelangsa dan miris. Ditambah lagi fakta akan kualitas berkesenian yang pelakunya sendiri tidak tahu standar berkesenian di era sekarang (masih berkiblat ke barat). Sehingga originalitas dan flagiator kesenian tidak bisa dibedakan oleh kacamata para pelaku seni di Kota Palu.

Seperti kasus karya-karya M. Djaruddin Abdullah yang secara terang-terangan di flagiat oleh Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2007, tidak mendapat respon apa-apa. Padahal kalau ditelaah lebih jauh, perbuatan yang dilakukan oleh seorang Kadis tersebut termasuk ke dalam kasus pidana. Ini perlu digarisbawahi dan ditindaklanjuti sebab menurut informan karya tersebut telah dibukukan dan beredar di Yogyakarta dan sekitarnya atas nama Kadis tersebut. Hal ini sangat memalukan, dan perlu diusut secara tegas.

Barangkali mengingat minimnya cakrawala berpikir dan berkreasi sehingga jabatan bisa dijadikan mobilisasi dalam mengklaim karya orang sebagai karya sendiri. Oh, Tuhan ampuni dosanya!

Dilain pihak, ketika seniman birokrat dengan gayanya yang menjenuhkan mencoba merangkul kembali bahu para seniman murni maka yang harus dilakukakan oleh seniman murni adalah melawannya. Sebab disadari atau tidak, hidup adalah pilihan dan jangan sampai pilihan yang memilihkan kita. Sehingga, kita bisa memihak dan memilah yang mana kawan, yang mana lawan, dan kita jangan pernah merasa takut karena kekuasaan, sebab semuanya telah terfirkah-firkah adanya.

Seyogianya juga eksploitasi seniman memang harus dihentikan. Namun bagaimana bila ada beberapa oknum (seniman) yang senang dengan eksploitasi semacam ini? Jawabannya kembali ke diri seniman itu sendiri dan pantaslah yang demikian disebut pengkhianat seni! Maka berhati-hatilah hai para seniman yang mempunyai ide brilian jangan sampai ide cemerlangmu terlontar ketika diwicarakan dengan seniman birokrat karena dengan gamblang ide tersebut akan dicaplok sebagai idenya.

Lalu, mengenai standarisasi seorang dikatakan seniman atau teaterawan atau penyair itu bagaimana? Apakah dengan beberapa kali menulis puisi dan dibukukan dikatakan penyair? Mudah betul kalau begitu! Padahal di Indonesia ada badan standar yang bisa mengukur kualitas karya penulis lewat media yakni antara lain seperti Majalah Horison, Kompas, Pawon Sastra, Lebah, Republika, Media Indonesia, dan Tempo. Lalu dalam teater antara lain: ada Federasi Teater Indonesia, Mimbar Teater Indonesia, Katimuri, dsb. Begitu juga dalam hal rupa, kriya, musik, dan tari. Memang ada standar baku penilaian mutu yang berkiblat ke barat dan timteng.

Lantas bagaimana bila eksploitasi dimaknakan ekspresi?

Menurut hasil pertemuan Dewan Kesenian se-Indonesia di Malang beberapa tahun silam, bahwasanya semua kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan seni maka wajib hukumnya penggerak, pelaksana, maupun penggagas menu seninya adalah pelaku seni pribumi (murni) itu sendiri! Ini tidak bisa ditawar lagi, karena memang merekalah yang tahu betul nadir kesenian, baik yang berskala regional maupun nasional. Tapi apakah hal ini juga berlaku di Kota kita?

Apa Kabar Dewan Kesenian Palu (DKP)?

Kesemangatan sebagian para anggota DKP dalam berkesenian perlu kita tanggapi dengan positif, karena dimana-mana yang namanya dewan pasti ada pro-kontra. Tetapi itu dilema yang mesti ada dalam berkehidupan organisasi termasuk kesenian. Namun yang disayangkan apabila ada oknum-oknum yang hanya tahu sedikit tentang kesenian, malah berkoar menyoal seni bergema-gema. Padahal substansi seni yang hakiki belum ia miliki dan terapkan dengan benar sebenar-benarnya.

DKP periode baru ini mengakomodir seluruh kalangan dengan berbagai komposisi lewat bias manapun, atau bila dikatakan lebih gamblang merekrut seluruh kalangan. Ini positifnya, namun kelemahannya: ada kalangan yang baru kemarin tercebur ke kesenian sudah memploklamirkan dirinya sebagai seniman sejati. Wah ini kebablasan namanya! Seolah-olah ia tahu banyak tentang kesenimanan padahal baru sebibir pantai ia rasai asin garam kesenian. Mesti kita ketahui juga bahwa garam itu asin, tetapi asin bukan berarti lautan bukan?

Belum lagi polemik persepsi yang beraneka. Itu lumrah adanya. Tetapi, satu hal yang harus diingat Dewan Kesenian tidak seporsi dengan komunitas atau sanggar kesenian karena dewan adalah puncak tertinggi dalam hirarki kesenian. Ia menaungi semua sub-aspek kesenian, ini berarti ia juga harus mempunyai persepsi kedewanan yang benar. Banyak yang belum mengerti dengan ini. Sehingga kinerja kedewanan bisa berjalan dengan seharusnya, dan ini memerlukan energi untuk mensinergikannya, dan setiap kita adalah aset seni-budaya yang harus mendukung keberlangsungan kesenian di Kota Teluk ini. Mari kita berekspresi dalam kita!



Penulis adalah Pegiat di Kostra Latarnusa sekaligus Anggota DKP

KSI: Kostra Latarnusa

0 comments
Kostra Latarnusa merupakan singkatan Komunitas Sastra Indonesia dan Tradisi Lisan Nusantara Palu-Sulawesi Tengah yang baru berdiri di Kota Palu. Kostra Latarnusa merupakan anak cabang dari Komunitas Sastra Indonesia (KSI) Pusat Jakarta, karena di Sulawesi Tengah kaya tradisi lisan maka kami secara otonomi mengklaimkan diri lebur bersama tradisi lisan. Dari sini, diharapkan tradisi lisan dapat dialihterasikan dalam bentuk literatur sastra tertulis hingga pelestarian tradisi lisan dapat terakomodir, minimal terdokumentasikan lewat tulisan.

Dari segi umum, "tradisi lisan" merujuk kepada penyampaian bahan budaya melalui sebutan lisan, dan telah lama dikatakan sebagai gambaran cerita rakyat (kriteria yang tidak lagi dipegang kemas oleh kesemua pencerita rakyat). Sebagai bidang akedemik, ia merujuk kepada kedua kaedah saintifik dan objek yang dikaji oleh kaedah tersebut. Tradisi lisan merujuk kepada segala bentuk warisan dan tradisi yang lahir dalam sesuatu kelompok masyarakat. Penyampaian tradisi ini berbentuk perantaraan lisan. Ia merupakan satu cara masyarakat menyampaikan sejarah lisan, kesusastraan, perundangan dan pengetahuan lain menyeberangi generasi tanpa sistem tulisan.

Kajian tradisi lisan adalah berbeda dengan bidang akademik sejarah lisan, yang merupakan rekaman ingatan pribadi dan sejarah oleh mereka yang mengalami era sejarah atau kejadian tertentu. Ia juga berbeda dengan kajian kelisanan (orality) yang boleh ditafsirkankan sebagai pemikiran dan gambaran lisan dalam masyarakat di mana teknologi kesusastraan (terutamanya tulisan dan cetakan) tidak meluas dikalangan penduduknya. Akan tetapi pada kenyataannya posisi tradisi lisan masih terpinggirkan, potensinya masih terabaikan, dan masih banyak yang menganggap bahwa tradisi lisan hanyalah peninggalan masa lalu hanya cukup menjadi kenangan manis belaka.

Tradisi lisan seolah-olah tidak relevan lagi dengan kehidupan modern yang semakin melaju sangat cepat selama ini. Kemajuan teknologi ternyata tidak disikapi secara arif sehingga semakin meminggirkan posisi tradisi lisan.

Dunia sastra, baik yang berbahasa Indonesia mau pun yang berbahasa daerah nampak seperti kerakap di atas batu, mati segan hidup tak mau. Di kalangan para pendukung sastra ada semacam rasa ketergantungan pada uluran tangan pemerintah kurang semangat mandiri dalam berkesenian. Kekuatan potensial terpencar oleh tidak adanya organisasi yang mampu menghimpun mereka. Organisasi sangat tergantung pada tenaga lokomotif untuk bisa bergerak. Sementara Dewan Kesenian lumpuh, hanya ada namanya.

Sastra berbahasa, baik lisan atau pun tulisan juga terancam binasa.Kepunahan ini bisa dipercepat oleh tidak adanya kesadaran budaya di dua tingkat yaitu tingkat atas dari pengelola kekuasaan politik yang nampak dengan tidak memiliki politik kebudayaan yang jelas. Dari bawah yaitu di kalangan masyarakat yang larut oleh budaya pop tanpa memahami apa itu budaya pop yang melarutkannya.

Berangkat dari posisi sastra dan tradisi lisan yang masih terpinggirkan khususnya di kota Palu dan dengan kedatangan Dzawawi Imron ke Kota Palu sekaligus launching KSI di mata masyarakat sastra di Palu membawa dampak besar dalam pengakomodiran sastra dan tradisi lisan yang dimiliki oleh Palu. Kegiatan bulan depan yang akan digelar KSI Palu adalah Cerdas Cermat Sastra dan Tradisi Lisan dan Kostra Latarnusa Awards bagi seluruh pelajar SMA (sederajat).

KSI Palu dalam Kostra Latarnusa

0 comments
Hapri Ika Poigi bersama Dzawawi Imron
(Pasca Launching KSI Palu, 15 Januari 2010)

Euforia Penegakan HAM

Sunday, 14 February 2010

0 comments

Oleh : Miftahul A’la*
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa memang masalah penegakan HAM di Indonesia selalu menemui jalan dan buntu dan seakan-akan berjalan di tempat. Sudah tidak terhitung berapa jumlahnya tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia mulai dari masalah yang sepele sampai masalah yang serius. Mulai dari mengorbankan elit politik hingga rakyat kecil, semuanya tidak mampu mendapat hasil yang memuaskan. Ada memang beberapa kasus pelanggaran yang bisa diselesaikan oleh pemerintah, namun jika dihitung-hitung persentasenya kemungkinan tidak lebih dari 1 persen. Karena dari sekian banyaknya kasus pelangaran hanya segelintir saja yang ditangani, itupun masih dengan sepenuh hati, tidak bisa menyelesaikannya sampai tuntas ke akar-akarnya.
Secara kelembagaan Indonesia bisa dikatakan sudah cukup memilki legitimasi yang cukup kuat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi. Ini terbukti dengan dibentuknya Komnas HAM yang memang bertugas untuk menyelesaikan dan mengurus pelanggaran HAM baik yang ringan maupun berat. Bahkan diperkuat dengan kemunculan UU peradilan no 23 tahun 2003 yang semakin memperkokoh eksistensi lembaga penegakan HAM di Indonesia. Tentu ini merupakan kemajuan yang bisa cukup untuk di banggakan oleh masyarat. Sebab dengan terbentuknya lembaga ini secara tidak langsung akan lebih mempermudah bagi kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan hak asasi manusia.
Namun memang lagi-lagi kita terbentur dengan sistem birokrasi yang sok adil dan ingin mendapatkan pujian oleh publik. Meskipun lembaga komnas HAM sudah dibentuk dan ada UU yang jelas tentang penuntasan kasus HAM namun tetap saja tidak mampu memberikan perubahan dan tikak mampu menciptakan keadilan sesuai dengan harapan bersama. Bahkan seakan-akan lembaga ini menjadi seamcam boneka yang “dimainkan” oleh rezim penguasan yang ada di atasnya. Bayangkan saja dalam beberapa dekade terakhir, berbagai tragedi besar di Indonesia seperti penculikan aktivis era orde baru, kasus semanggi, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, kasus jumat kelabu, kasus Lumpur lapindo dan masih banyak lagi kasus serupa yang lebih besar, kesemuanya hingga detik ini masih belum terselesaikan. Padahal sudah jelas bahwa siapa yang ada dibalik semua itu cukup untuk dijadikan bukti dalam pengusutannya. Namun apa yang terjadi, berbagai kasus pelanggran HAM berat tersebut dibiarkan menumpuk dan akhirnya akan dimakan rayap. Sungguh kenyataan yang sangat menyakitkan hati!
Siapa yang Bersalah
Persoalan masalah Hak asasi manusia diberbagai negara dunia menjadi isu sentral yang banyak disoroti publik. Bahkan menurut Suparman Bazuki: 2002 dalam percaturan politik dunia internasional isu penegakan HAM menjadi instrumen terpenting, terutama pacsa berakhirnya perang dingin pada dekade 1900-an yang lalu. Sebagai element terpenting dalam percaturan politik internasional isu penegakan HAM memang bukan merupakan hal baru lagi, karena isu ini sudah ada sejak abad ke 10 pada masa Yunani-Romawi. Pada masa ini pemikiran tentang HAM sudah bermunculan sebagaimana termuat dalam dokumen Magna Charta (1215), dan juha dalam Petition of Right (1628).
Pada masa itu isu HAM lebih terfokus pada doktrin hukum alam yang menyatakan bahwa manusia dengan sendirinya menyandang hak alamiah yang tidak bisa dicabut dan diintervensi oleh siapapun. Lalu kemudian pada perkembangannya doktrin hukum alam ini lebih mengajarkan pada sisi kewajiban dan mengesampingkan ide sentral dari hak asasi manusia yang menakankan pada persamaan dan kemerdekaan. berbagai aksi perjuangan demi perjuang terus saja digalakan demi penegakan HAM di bumi ini. Di Indonesia sendir sebenarnya jauh sebelum mendapatkan kemerdekaan isu tentang penegakan hak asasi manusia sudah bergerilya, akan tetapi tetap saja belum mampu mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang terjadi justru semakin gencar kita melakukan aksi penegakan HAM, maka akan semakin banyak pula kasus yang tidak mampu terselesaikan.
Tidak ada yang salah jika nasib HAM masih saja seperti sekarang sangat hampa dan jauh dari harapan bersama, alias nol besar. Negeri ini belum mampu menjanjikan apa-apa bagi korban dan pejuang HAM. Lemari arsup kantor-kantor pengadilan juga masih dijejali dengan berbagai arsip pelanggaran HAM yang sampai kapan kita tidak tahu akan kembali dibuka.
Secara umum kita tentu juga tidak mau untuk menyalahkan seratus persen Komnas HAM yang keberadaanya tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan HAM di Indonesia. Karena memang lembaga ini menurut Ifdal Khasim ketua Komnas HAM merupakan proses awal dalam mengurus pelanggaran HAM. Jadi keputusan akhir bukan berada di tangannya, masih banyak lagi proses yang harus dilalui untuk menyelesaikannya. Bahkan menurutnya, hingga detik ini berbagai kasus pelanggaran HAM sama sekali tidak pernah tersentuh oleh hukum, karena kita tahu para pelanggar HAM berat adalah mereka yang saat ini “duduk” di instansi pemerintah, jadi tidak mungkin mereka akan mengusut tuntas kasus ini. Karena itu sama saja artinya dengan bunuh diri. Meskipun lembaga ini sudah mengantongi berbagai bukti pelanggaran, namun jika proses diatasya tidak mau menyelesaikan, maka bisa kita saksikan pelanggaran HAM sampai kapanpun tidak akan pernah mampu di selesaikan.
Realitas yang demikian buruknya masih ditambah dengan berbagai isu dan persoalan baru seperti penguasa yang dzolim dan sikap yang acuh dengan keadaan rakyatnya semakin memperkeruh penegakan HAM di Indonesia. Tidak mudah memang untuk melakukan gerakan penegakan HAM di Indonesia. Disinilah peranana Komnas HAM harus dimaksimalkan dan berada di garda depan. tidak mudah memang untuk mengusut semuanya. Apakah Komnas HAM mampu menjadi kekuatan yang secara efektif mampu mempengaruhi proses penegakan HAM ataukah Komnas HAM hanya menjadi kekuatan diatas kertas saja, yang rekomendasinya banyak yang diabaikan? Semuanya keputusan ada di tangan Komnas HAM, apakah memilih menjadi “boneka” pengausa ataukah menjadi bagian dari mereka yang berusaha untuk memaksimalkan penegakan HAM.

Penulis adalah aktivis HAM dan Direktur pada Center for Politic and Law Studies (CePoLS) Yogyakarta. Hp. 081392627364 Berdomisili di Jl Minggiran MJ II/1482-B Yogyakarta

Catatan 100 hari SBY-Budiyono

Sunday, 7 February 2010

0 comments
Menimbang Keberhasilan SBY-Budiyono
Oleh : Miftahul A’la*
Kemenangan SBY dalam laga kompetisi memperebutkan kursi kepresidenan ternyata menimbulkan berbagai reaksi yang sangat santer di kalangan masyarakat. Semua itu bukan lantaran terpilihnya kembali SBY menjadi presiden untuk periode 2009-2014, namun lebih karena disebabkan berbagai janji yang digembor-gemborkan selama kampanye hingga detik ini belum mampu untuk direalisasikan. Sehingga memicu kemarahan dari berbagai kalangan, mulai kalangan rakyat jelata hingga para akademi dan tidak lupa sebagian elit politik mengecam masa kepemerintahan SBY yang tidak “mampu” untuk melakukan perubahan di tingkat dasar. Bahkan program yang dirancangkan dalam 100 hari ternyata justru memicu kemarahan rakyat yang mulai sudah tidak percaya dengan kinerja pemerintahan SBY jilid II sekarang ini.
Program 100 hari SBY yang semestinya dijadikan ajang untuk menindaklanjuti program yang akan dilakukan justu dijadikan moment tepat oleh rakyat untuk terus menagih janji dan mengkritik berbagai kebijakannya yang dinilai akan menyengsarakan bangsa ini. Berbagai gunjingan, cacian makian serta olok-olokan semuanya dikeluarkan dan kembali disuarakan oleh rakyat dalam menyikapi program 100 hari SBY yang memang sangat kelihatan sekali tidak ada keterpihakan terhadap rakyatnya terutama kalangan grassroot.
Bisa kita saksikan dengan mata telanjang belum sempat genap satu tahun masa kepemerintahan SBY jilid II ini berbagai kebijakan yang diambil selalu menempatkan urusan elite penguasa sebagai orang yang harus didahulukan. Bayangkan saja mulai dari pembelian mobil baru untuk para menteri yang bernilai 1,3 milyar perbuahnya, perbaikan rumah dinas, pengadaan tunjangan, pembelian pesawat pribadi presiden dengan nilai 200 milyar dan yang lebih parah lagi dalam waktu dekat gaji para anggota dewan akan dinaikan entah seratus atau seribu persen.
Jika memang semua kebijakan dan fasilitas yang diberikan mampu memicu kerja mereka yang duduk dipemerintahan, tentunya bukan masalah besar. Karena apa yang mereka lakukan sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Tetapi dalam hal ini tentu kenyataanya sangat berbeda. Dengan diberikan berbagai fasilitas yang begitu megah ternyata justru semakin membuat terlena dan menambah kebodohan hingga kerbau saja yang tidak tahu menahu sampai dibawa menjadi pokok bahasan oleh anggota parlemen. Tentu ini merupakan kenyataan yang sagat tragis sekali. Di tengah-tengah masyarakatnya yang menderita dan kemiskinan yang merajalela dengan entengnya pemerintah merasa cuek dan hanya mementingkan diri sendiri.
Itu semua masih ditambah lagi oleh statemen presiden yang tidak masuk akal dan kelihatan sangat norak. Sebab SBY mengatakan bahwa terkait dengan programnya 100 hari berdasarkan pemonitoran UKP4 bahwa target yang dicapai dalam program 100 hari sudah 99 persen lebih berhasil. Pencapaian yang dinilai berhasil ini mencakup tiga kategori. Pertama yang digolongkan dalam quick wins, seperti program yang terhambat pada masa pemerintahan sebelumnya, seperti misalnya revitalisasi kredir rakyat kecil (KUR), sertifikasi pertanahan, penyediaan air minum di 1.440 desa dan internet untuk sekolah sebanyak 18.358. Kedua program mengatasi bottlenecking (penyumbatan) dan ketiga adalah masalah instrument atau penyusunan regulasi untuk pedoman dan implementasi pada tahun ini dan yang akan datang. (kompas, 4/2/2010)
Kemrosotan Moralitas Bangsa
Berbagai fakta semacam ini yang justru semakin membuat geram rakyat Indonesia dengan kepemerintahan sekarang. Dengan pernyataan presiden tersebut justru semakin menyulut api kemarahan rakyat kecil. Bagaimana mungkin berbagai pencapaian-pencapaian yang bisa dikatakan “kecil” seperti itu mampu membuat bangga SBY dan kroni-kroninya di atas sana. Sedangkan berbagai isu pubik yang begitu besar dan menentukan masa depan bangsa-negara justru sama sekali tidak terselesaikan. Lihat saja kasus korupsi yang semakin merajelela dan kasus bank century yang sudah sangat jelas sekali merugikan negara sebanyak 6,7 triliyun belum mampu terselesaikan. Padahal secara ekplisit siapa yang ada dibalik semua itu sudah kelihatan. Belum lagi kalau berbagai isu tentang berbagai pelanggaran HAM, kemiskinan, penggusuran dan banyak lagi kebijakan yang selalu memposisikan rakyat kecil sebagai “tertindas”. Apa semua itu tidak cukup mewakili untuk mengatakan dan mengungkapkan kegagalan SBY dan kroni-kroninya dalam membangun masa depan bangsa ini? Lantas jika ukurannya hanya keberhasilan yang kecil lalu bagaimana dengan berbagai persoalan besar yang menentukan masa depan bangsa ini?
Kenyataan yang sedemikian suramnya semakin membuat masayarakat menjadi saangat galau dan bingung. Tidak mengherankan jika kemudian muncul berbagai komentar negative tentang para elit penguasa. Sangat disesalkan memang karena para elite penguasa yang semesntinya sibuk bekerja keras untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa sudah menjadi bagian dari mereka yang semakin memperkeruh keadaan.
Dalam bahasanya Komaruddin Hidayat:2006 lebih mudahnya dikenal dengan kemrosotan moralitas bangsa. Dimana para elite penguasa sudah mulai kelilangan moralitas sehingga tidak mampu melihat dan diri sendir dan hanya mencari jalan aman sendiri, tidak mau dipersalahkan dan hanya menyalahkan orang lain yang mengingatkannya. Tentu ini merupakan ironi dalam kepememimpinan sebuah negara. Karena sifat integritas, amanah dalam diri pemimpin seperti ini sudah mulai terkikis dan digantikan dengan materi dan kekuasaan. Sehingga dapat dilihat apa yang akan terjadi jika negara dipimpin orang yang semacam ini.
Sangat menyedihkan sekali memang meskipun bangsa ini terkenal dengan sumber daya alam yang melimah ruah, namun dapat kita lihat bagaimana kesejahteraan rakyatnya sangat minim sekali dan jauh dari kata tercukupi, belum lagi ditambah dengan masih memikul hutang luar negeri yang sudah tidak bisa dijumlahkan berapa besarnya. Sementara pengangguran semakin meningkat, khas negara semakin menipis, investor asing semakin menjadi raja, dan produk-produk luar semakin menjajah, lalu apa yang bisa dibanggakan oleh bangsa ini, dan standart apa yang dipakai oleh pemerintahan SBY kok bisa-bisanya dengan enteng mengatakan 99 persen programnya 100 hari sudah sukses? Kalau cuma untuk mengurusi hal-hal yang sepele seperti penyediaan air minum dan lain sebagainya petani saja bisa menyelesaikannya tanpa harus duduk di kursi pemerintahan. Lalu sebenarnya standart yang bagaimana yang dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan program pemerintah?


Penulis adalah Direktur pada Center for Politic and Law Studies (CePoLS) Yogyakarta. Hp. 081392627364
No Rek. 0112614335 BNI Cab. UGM a/n Miftakul Akla.

Prof. Tjip dan Mazhab Hukum Progresif

Sunday, 17 January 2010

0 comments
Oleh : Miftahul A’la
Setelah gus dur meninggalkan Indonesia, kini giliran Prof. Satjibto Rahardjo seorang guru besar sosiologi hukum Universitas Dipenogoro Semarang menyusul. Beliau meninggal dunia jum’at 8/1/2010 kemarin di rumah sakit Pertamina Jakarta akibat mengalami kegagalan dalam bernafas. Sebelum meninggal sempat juga mengalami rawat inap selama satu bulan lamanya di rumah sakit tersebut. Kepergian Prof. Satjibto Rahardjo tentu merupakan kehilangan yang besar sekali bagi Indonesia khususnya bagi para akademisi maupun pakar hukum Indonesia. Sebab bagaimanapun juga kontribusinya dalam dunia hukum begitu besar dan beliau juga menjadi sosok yang meneladankan kesejatiannya sebagai guru ilmu hukum sebagai penegak hukum. 
 Satjibto Rahardjo lahir di Banyumas jawa tengah, 15 desember 1930. Sejak awal memang sangat kelihatan sekali bahwa Satjibto dengan sengaja mendedikasikan kehidupannya dalam dunia hukum. Hal ini terbukti dengan latar belakang pendidikan yang diambilnya sejak awal. Semua orang tahu dengan pasti bahwa Satjibto Rahardjo merupakan akademisi yang sangat getot sekali membicarakan kebobrokan dan mengkritisi hukum di Indonesia. Bahkan dengan sikap kritisnya ia kemudian menemukan berbagai sikap yang dinilai menghalangi kemajuan hukum bagi rakyat. Tidak hanya sebatas itu, yang terpenting beliau juga mencoba menawarkan solusi berhukum yang sesuai dengan konteks masyarakat. 
 Kita tahu bahwa bahwa dalam beberapa dekade ini posisi hukum di Indonesia mengalami kemunduran signifikan. Hukum yang diharapkan dapat menjadi pendukung bagi perubahan masyarakat yang lebih baik, ternyata hanyalah berupa aturan-aturan kosong yang tidak mampu untuk menjawab berbagai persoalan dalam masyarakat. Hukum justru hanya menjadi legitimasi penguasa dalam menancapkan ketidakadilannya pada masyarakat khususnya rakyat kecil. Singkatnya, ada jarak yang semakin jauh antara law in books dengan law in action.
 Ibarat seekor gajah, yang diteliti oleh orang-orang buta, hukum memberikan banyak pengertian bagi para pemerhatinya sesuai denga persepsi masing-masing. Orang buta yang berada di depan gajah akan memberikan pengertian bahwa gajah itu berbentuk panjang dan bulat. Hal ini dimengerti karena orang buta pertama meraba belalainya. Akan tetapi, pemahaman seperti ini berbeda dengan orang buta kedua yang memberikan pengertian gajah dengan merabanya dari samping. Begitu pula pengertian ini berlainan dengan orang buta ketiga yang meraba gajah dari belakang. Teori-teori dalam ilmu hukum itu pun akan seluas dengan pengertian hukum itu sendiri. Pengertiannya akan berbeda jika dilihat dari sudut yang berbeda. 
 Hukum Progresif
Bisa dikatakan Prof. Satjipto Rahardjo merupakan salah seorang pemikir hukum Indonesia yang cukup produktif dan banyak dijadikan rujukan oleh berbagai kalangan baik akademi maupun praktisi hukum. Banyak sekali pemikiran yang lahir dari ide-ide cemerlangnya. Pemikirannya diakui atau tidak telah banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia dan memberikan perubahan dalam menjalankan hukum. Prof. Tjip, begitu orang-orang menyebutnya, lebih terkenal khususnya di dunia akademis sebagai seorang yang diberi gelar sebaga “Begawan Hukum”. Semua itu lantaran berbagai macam kontribusi yang deberikan dalam dunia hukum. Pemikirannya banyak dijumpai dalam berbagai bentuk, baik lisan maupun tulisan, buku teks atau tercerai berai di berbagai surat kabar dalam bentuk artikel dan makalah seminar/diskusi. Substansinya sangat beragam bahkan sangat luas, mulai dari hal yang bersifat filosofis, sosiologis bahkan anthropologis dan religius. 
 Salah satu dari sekian banyak idenya tentang hukum yang sangat menumental adalah kajiannya yang disebut sebagai “Hukum Progresif”. Aturan yang dipakai dalam rangkan memecahkan berbagai persoalan hukum di Indonesia yang tidak kunjung usai, semisal korupsi, kolusi dan berbagai kebuntuan hukum yang lainnya. Hukum progresif bagi beliau adalah konstruksi nya bermula dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif, yaitu melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusia. Jadi tidak ada rekayasan atau keterpihakan dalam menegakan hukum. Sebab menurutnya hukum bertujuan untuk menciptakan keadikan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. 
 Dalam bukunya “Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum“ Prof Tjip mengkritalisasi lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan hukum progresif dan beberapa paradigma yang menopangnya, yaitu: Pertama, hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jadi nilai ini akan menempatkan bahwa yang menjadi titik sentral dari hukum bukanlah hukum itu sendiri, melainkan manusia. Bila manusia berpegang pada keyakinan bahwa manusia ada untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sebaliknya, pandangan yang menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia senada dengan pandangan antroposentris yang humanis dan membebaskan.
 Kedua, Hukum Progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo berarti mempertahankan segalanya, dan hukum adalah tolak ukur untuk semuanya. Pandangan status quo itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sehingga sekali undang-undang menyatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah terlebih dahulu. Status quo yang dipertahankan lewat asas kepastian hukum tidak hanya membekukan hukum, tetapi juga berpotensi besar membekukan masyarakat.
 Ketiga, Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam berhukum. Perilaku di sini dipengaruhi oleh pengembangan pendidikan hukum. Selama ini pendidikan hukum lebih menekankan penguasaan terhadap perundang-undangan yang berakibat terpinggirnya manusia dari perbuatannya di dalam hukum. Sembilan puluh persen lebih kurikulum pendidikan hukum kini mengajarkan tentang teks-teks hukum formal dan bagaimana cara mengoperasionalisasikannya. secara agak ekstrem, Gerry Spence mengkritik pendidikan hukum dengan mengatakan, “bahwa sebenarnya sejak mahasiswa memasuki pintu fakultas hukum, maka rasa kemanusiaannya dirampas dan direnggut.” Tidak mengherankan jika kemudian setelah lulus dari fakultas hukum tidak mampu untuk menegakan hukum sesuai dengan substansinya. 
 Konsep hukum progresif yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo tampaknya memang mulai kelihatan dampaknya. Sedikit demi sedikit kita menemukan bukti kebenarannya tentang kinerja dari hukum progrsif. Dari gagasnya kita dapatkan optimisme perbaikan hukum, membumi dan melayani rasa keadilan rakyat. Bahkan Mahfudz MD ketua Mahkahah Konstitusi juga menyakini akan kekuatan yang tersimpan dalam konsep hukum progresifnya Prof. Tjip. Kini beliau telah pulang dan tidak akan kembali, namun pemikiran dan jerih payahnya selama ini akan terus disarakan dan diperjuangkan oleh generasi muda. Selamat jalan sang Begawan Hukum semoga arwah beliau diterima disisi-Nya amin

Penulis adalah Direktur Center for Politic and Law Studies (CePoLS) Yogyakarta. 
Hp. 081392627364 

Mencari Sosok Pengganti Gus Dur

Wednesday, 6 January 2010

0 comments

Oleh : Miftahul A’la*

Seluruh masyarakat Indonesia tentu terhentak dan kaget dengan kepergian sang bapak guru bangsa KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Rabu 30/12/09 kemarin di RSCM Jakarta. Meninggalnya sang tokoh bangsa ini memang menyisakan luka mendalam yang sulit untuk diobati. Karena bagaimanapun juga memang beliau merupakan tokoh yang hingga detik ini tidak ada tandingannya satupun yang dimiliki Indonesian. Kehadiran serta kiprahnya selama beberapa dasawarsa ini diakui atau tidak bagikan oase yang hadir di tengah-tengah padang pasir yang kemudian memberikan kesejukan bagi setiap orang yang ada didekatnya.

Tidak salah jika kemudian kepergian gus dur menyisakan berbagai duka lara bagi masyarakat Indonesia. Do’a selalu mengalir deras bagaikan aliran air sungai yang tidak henti-hentinya mengalir. Bukan hanya bagi warga nahdiin (NU) saja, namun semua masyarakat dari berbagai lapisan dan bermeacm-macam agama menangisi kepergian sang guru bangsa tersebut. Semua itu dikarenakan gus dur telah benyak memberikan warna yang berbeda bagi masyarakat Indonesia. Beliau bukan hanya seorang ulama’ yang menjadi panutan bagi umat islam saja, melainkan juga mampu melebur dan dijadikan panutan bagi setiap agama di Indonesia, dan memberikan kesempatan yang sama tanpa kata diskriminasi. Bahkan aliran minoritas pun beliau rangkul untuk tetap menegakan pluralisme dan menjaga eksistensi bangsa-negara.

Sebagai tokoh bangsa beribu gelar melekat dalam diri gus dur. Bukan hanya sebatas nasional saja, bahkan sampai kancah internasional sekalipun turut andil mengakui dan membaggakan akan kontribusi yang diberikan oleh beliau bagi perdamainan dunia. Tidak mengherankan jika kemudian gus dur mendapatkan berbagai gelar hingga docroral meskipuan beliau tidak pernah menyelesaikan study formalnya.

Pasca meninggalnya gus dur ada satu fenomena yang menjadi perdebatan dikalangan masyarakat Indonesia. Sudah bukan rahasia umum, memang tabiat orang Indonesia tidak mempunyai keinginan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang di awal. Baru kemudian setelah kita kehilangan gus dur, publik mulai bertanya-tanya, siapa nantinya yang akan menggantikan posisi gus dur? Akankah datang sosok yang mampu menjadi pengayom bagi semua orang seperti gus dur? Berbagai pertanyaan kemudian bermunculan di benak masing-masing. Dan tentunya kita akan kesulitan menemukan jawaban yang pasti sebab kita juga belum siap dan belum mempersiapkan orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas seperti gus dur.

Regenerasi Mandek

Semasa gus dur masih hidup, warga NU pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya bisa dikatakan terbuai dengan karisma yang dimiliki olehnya. Sosoknya yang begitu lentur, dermawan dan bisa menerima dan melebur kepada siapapun, membuat semua orang semakin lupa akan regenerasi berikutnya. Bahkan selama tiga periode gus dur menjadi ketua PBNU sekalipun, bisa dikatakan belum ada kaderesisasi yang jelas siapa yang nantinya yang akan mampu menjadi panutan seperti gus dur. Akibatnya yang terjadi ya seperti saat ini, ketika gus dur sudah meninggalkan dunia, seluruh masyarakat Indonesia terutama warga NU bagaikan ayam yang kehilangan induknya.

Banyak sekali penyebab mengapa kaderisasi selama ini mandek di tengah jalan. Pertama dalam negara kita masih kental sekali dengan budaya jawa yang puncak kekuasaan berada di tangan pimpinan. Jadi selama orang itu menjadi seorang pemimpin maka semua keputusan berada di tangannya. Dan yang kedua, ketika negara Indonesia dipimpin oleh orang yang mampu menjadi panutan dan tidak bersebrangan dengan keinginan masyarakat umum, maka dipastikan orang itu akan di dewa-dewakan. Masyarakatnya seakan-akan terhipnotis dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, sehingga tidak sempat untuk memikirkan dan memubuk benih yang baru.

Secara fisik maupun secara keilmuan, dan lain sebagainya mungkin akan sulit sekali mencari sosok yang seperti gus dur di Indonesia, bahkan kemungkinan besar hingga detik ini belum ada satupun manusia yang seperti gus dur. Beliau merupakan seorang aktivis yang selalu memperjuangkan hak orang kecil, seorang pemikir yang kritis, orang yang selalu membuat geger, orang yang menghargai setiap perbedaan dan yang pasti “kenyelenehannya” yang mampu membius serta membuat orang terpingkal-pingkal.

Memang tidak mudah untuk mencari sosok pengganti gus dur. Disilah peranan NU harus dioptimalkan dalam mencari sosok pengganti gus dur. Karena bagaimanapun dengan kepergian gus dur untuk selama-lamanya, NU kehilangan satu pilar utama dalam organisasi tersebut. Memang sekali lagi tidak mudah. Akan tetapi sebenarnya jika mau sadar sebenarnya benih-benih yang akan menggantika posisi gus dur sudah ada, meskipun tidak seratus persen.

Lihat saja dalam NU banyak terdapat generasi muda yang sangat progresif dan pantang menyerah dalam melangkah. Sebut saja ada kang Said Aqil, Hazim Muzadi, Gus Mus, Ulil Absor Abdalla dan masih banyak lagi generasi muda yang mempunyai spirit yang luar biasa untuk tetap mempertahankan eksistensi serta memajukan bangsa-negara. Meskipun secara global tidak mampu menandingi apa yang dimiliki gus dur, karena kekurangan tetap melekat pada setiap orang. Namun secara personal mereka mempunyai spirit dan keunggulan masing-masing. Kelebihan inilah yang terus tetep dipupuk untuk menutupi kekurangan masing-masing. Orang-orang yang seperti merekalah yang harus disatukan dan dibentuk menjadi tim yang solid untuk meneruskan perjuangan gus dur. Mereka benar-benar dikader dan digembleng agar mampu kesolitan yang kuat.

Jika para tokoh NU mampu untuk menyatu dan saling melengkapi antara satu dan lainnya, serta tidak terjebak dalam lingkaran politik praksis, tentu akan menjadi secercah harapan baru. Harapan untuk tetap meneruskan apa yang diperjuangkan oleh gus dur. Seperti kata pepatah bersatu kita akan menjadi lebih kuat, sedangkan sikap individualistic akan membuat kita mati. Jangan sampai apa yang diperjuangkan Gus Dur hanya mandek sampai di sini. Kita harus tetap maju dan memperjuangkan apa yang diperjuangkan beliau, agar eksistensi bangsa-negara tetap terjaga.



Penulis adalah warga asli blora dan Direktur pada Center for Politic and Law Studies (CePoLS) Yogyakarta dan Pengurus Wilayah GP Ansor DI Yogyakarta.

Hp. 081392627364

free counters

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Page Rank

Copyright © 2011 Green Ilmu | Splashy Free Blogger Templates with Background Images, Trucks