Euforia Penegakan HAM

Sunday, 14 February 2010

0 comments

Oleh : Miftahul A’la*
Sudah menjadi rahasia umum, bahwa memang masalah penegakan HAM di Indonesia selalu menemui jalan dan buntu dan seakan-akan berjalan di tempat. Sudah tidak terhitung berapa jumlahnya tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia mulai dari masalah yang sepele sampai masalah yang serius. Mulai dari mengorbankan elit politik hingga rakyat kecil, semuanya tidak mampu mendapat hasil yang memuaskan. Ada memang beberapa kasus pelanggaran yang bisa diselesaikan oleh pemerintah, namun jika dihitung-hitung persentasenya kemungkinan tidak lebih dari 1 persen. Karena dari sekian banyaknya kasus pelangaran hanya segelintir saja yang ditangani, itupun masih dengan sepenuh hati, tidak bisa menyelesaikannya sampai tuntas ke akar-akarnya.
Secara kelembagaan Indonesia bisa dikatakan sudah cukup memilki legitimasi yang cukup kuat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi. Ini terbukti dengan dibentuknya Komnas HAM yang memang bertugas untuk menyelesaikan dan mengurus pelanggaran HAM baik yang ringan maupun berat. Bahkan diperkuat dengan kemunculan UU peradilan no 23 tahun 2003 yang semakin memperkokoh eksistensi lembaga penegakan HAM di Indonesia. Tentu ini merupakan kemajuan yang bisa cukup untuk di banggakan oleh masyarat. Sebab dengan terbentuknya lembaga ini secara tidak langsung akan lebih mempermudah bagi kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan hak asasi manusia.
Namun memang lagi-lagi kita terbentur dengan sistem birokrasi yang sok adil dan ingin mendapatkan pujian oleh publik. Meskipun lembaga komnas HAM sudah dibentuk dan ada UU yang jelas tentang penuntasan kasus HAM namun tetap saja tidak mampu memberikan perubahan dan tikak mampu menciptakan keadilan sesuai dengan harapan bersama. Bahkan seakan-akan lembaga ini menjadi seamcam boneka yang “dimainkan” oleh rezim penguasan yang ada di atasnya. Bayangkan saja dalam beberapa dekade terakhir, berbagai tragedi besar di Indonesia seperti penculikan aktivis era orde baru, kasus semanggi, kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, kasus jumat kelabu, kasus Lumpur lapindo dan masih banyak lagi kasus serupa yang lebih besar, kesemuanya hingga detik ini masih belum terselesaikan. Padahal sudah jelas bahwa siapa yang ada dibalik semua itu cukup untuk dijadikan bukti dalam pengusutannya. Namun apa yang terjadi, berbagai kasus pelanggran HAM berat tersebut dibiarkan menumpuk dan akhirnya akan dimakan rayap. Sungguh kenyataan yang sangat menyakitkan hati!
Siapa yang Bersalah
Persoalan masalah Hak asasi manusia diberbagai negara dunia menjadi isu sentral yang banyak disoroti publik. Bahkan menurut Suparman Bazuki: 2002 dalam percaturan politik dunia internasional isu penegakan HAM menjadi instrumen terpenting, terutama pacsa berakhirnya perang dingin pada dekade 1900-an yang lalu. Sebagai element terpenting dalam percaturan politik internasional isu penegakan HAM memang bukan merupakan hal baru lagi, karena isu ini sudah ada sejak abad ke 10 pada masa Yunani-Romawi. Pada masa ini pemikiran tentang HAM sudah bermunculan sebagaimana termuat dalam dokumen Magna Charta (1215), dan juha dalam Petition of Right (1628).
Pada masa itu isu HAM lebih terfokus pada doktrin hukum alam yang menyatakan bahwa manusia dengan sendirinya menyandang hak alamiah yang tidak bisa dicabut dan diintervensi oleh siapapun. Lalu kemudian pada perkembangannya doktrin hukum alam ini lebih mengajarkan pada sisi kewajiban dan mengesampingkan ide sentral dari hak asasi manusia yang menakankan pada persamaan dan kemerdekaan. berbagai aksi perjuangan demi perjuang terus saja digalakan demi penegakan HAM di bumi ini. Di Indonesia sendir sebenarnya jauh sebelum mendapatkan kemerdekaan isu tentang penegakan hak asasi manusia sudah bergerilya, akan tetapi tetap saja belum mampu mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang terjadi justru semakin gencar kita melakukan aksi penegakan HAM, maka akan semakin banyak pula kasus yang tidak mampu terselesaikan.
Tidak ada yang salah jika nasib HAM masih saja seperti sekarang sangat hampa dan jauh dari harapan bersama, alias nol besar. Negeri ini belum mampu menjanjikan apa-apa bagi korban dan pejuang HAM. Lemari arsup kantor-kantor pengadilan juga masih dijejali dengan berbagai arsip pelanggaran HAM yang sampai kapan kita tidak tahu akan kembali dibuka.
Secara umum kita tentu juga tidak mau untuk menyalahkan seratus persen Komnas HAM yang keberadaanya tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan HAM di Indonesia. Karena memang lembaga ini menurut Ifdal Khasim ketua Komnas HAM merupakan proses awal dalam mengurus pelanggaran HAM. Jadi keputusan akhir bukan berada di tangannya, masih banyak lagi proses yang harus dilalui untuk menyelesaikannya. Bahkan menurutnya, hingga detik ini berbagai kasus pelanggaran HAM sama sekali tidak pernah tersentuh oleh hukum, karena kita tahu para pelanggar HAM berat adalah mereka yang saat ini “duduk” di instansi pemerintah, jadi tidak mungkin mereka akan mengusut tuntas kasus ini. Karena itu sama saja artinya dengan bunuh diri. Meskipun lembaga ini sudah mengantongi berbagai bukti pelanggaran, namun jika proses diatasya tidak mau menyelesaikan, maka bisa kita saksikan pelanggaran HAM sampai kapanpun tidak akan pernah mampu di selesaikan.
Realitas yang demikian buruknya masih ditambah dengan berbagai isu dan persoalan baru seperti penguasa yang dzolim dan sikap yang acuh dengan keadaan rakyatnya semakin memperkeruh penegakan HAM di Indonesia. Tidak mudah memang untuk melakukan gerakan penegakan HAM di Indonesia. Disinilah peranana Komnas HAM harus dimaksimalkan dan berada di garda depan. tidak mudah memang untuk mengusut semuanya. Apakah Komnas HAM mampu menjadi kekuatan yang secara efektif mampu mempengaruhi proses penegakan HAM ataukah Komnas HAM hanya menjadi kekuatan diatas kertas saja, yang rekomendasinya banyak yang diabaikan? Semuanya keputusan ada di tangan Komnas HAM, apakah memilih menjadi “boneka” pengausa ataukah menjadi bagian dari mereka yang berusaha untuk memaksimalkan penegakan HAM.

Penulis adalah aktivis HAM dan Direktur pada Center for Politic and Law Studies (CePoLS) Yogyakarta. Hp. 081392627364 Berdomisili di Jl Minggiran MJ II/1482-B Yogyakarta

Catatan 100 hari SBY-Budiyono

Sunday, 7 February 2010

0 comments
Menimbang Keberhasilan SBY-Budiyono
Oleh : Miftahul A’la*
Kemenangan SBY dalam laga kompetisi memperebutkan kursi kepresidenan ternyata menimbulkan berbagai reaksi yang sangat santer di kalangan masyarakat. Semua itu bukan lantaran terpilihnya kembali SBY menjadi presiden untuk periode 2009-2014, namun lebih karena disebabkan berbagai janji yang digembor-gemborkan selama kampanye hingga detik ini belum mampu untuk direalisasikan. Sehingga memicu kemarahan dari berbagai kalangan, mulai kalangan rakyat jelata hingga para akademi dan tidak lupa sebagian elit politik mengecam masa kepemerintahan SBY yang tidak “mampu” untuk melakukan perubahan di tingkat dasar. Bahkan program yang dirancangkan dalam 100 hari ternyata justru memicu kemarahan rakyat yang mulai sudah tidak percaya dengan kinerja pemerintahan SBY jilid II sekarang ini.
Program 100 hari SBY yang semestinya dijadikan ajang untuk menindaklanjuti program yang akan dilakukan justu dijadikan moment tepat oleh rakyat untuk terus menagih janji dan mengkritik berbagai kebijakannya yang dinilai akan menyengsarakan bangsa ini. Berbagai gunjingan, cacian makian serta olok-olokan semuanya dikeluarkan dan kembali disuarakan oleh rakyat dalam menyikapi program 100 hari SBY yang memang sangat kelihatan sekali tidak ada keterpihakan terhadap rakyatnya terutama kalangan grassroot.
Bisa kita saksikan dengan mata telanjang belum sempat genap satu tahun masa kepemerintahan SBY jilid II ini berbagai kebijakan yang diambil selalu menempatkan urusan elite penguasa sebagai orang yang harus didahulukan. Bayangkan saja mulai dari pembelian mobil baru untuk para menteri yang bernilai 1,3 milyar perbuahnya, perbaikan rumah dinas, pengadaan tunjangan, pembelian pesawat pribadi presiden dengan nilai 200 milyar dan yang lebih parah lagi dalam waktu dekat gaji para anggota dewan akan dinaikan entah seratus atau seribu persen.
Jika memang semua kebijakan dan fasilitas yang diberikan mampu memicu kerja mereka yang duduk dipemerintahan, tentunya bukan masalah besar. Karena apa yang mereka lakukan sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Tetapi dalam hal ini tentu kenyataanya sangat berbeda. Dengan diberikan berbagai fasilitas yang begitu megah ternyata justru semakin membuat terlena dan menambah kebodohan hingga kerbau saja yang tidak tahu menahu sampai dibawa menjadi pokok bahasan oleh anggota parlemen. Tentu ini merupakan kenyataan yang sagat tragis sekali. Di tengah-tengah masyarakatnya yang menderita dan kemiskinan yang merajalela dengan entengnya pemerintah merasa cuek dan hanya mementingkan diri sendiri.
Itu semua masih ditambah lagi oleh statemen presiden yang tidak masuk akal dan kelihatan sangat norak. Sebab SBY mengatakan bahwa terkait dengan programnya 100 hari berdasarkan pemonitoran UKP4 bahwa target yang dicapai dalam program 100 hari sudah 99 persen lebih berhasil. Pencapaian yang dinilai berhasil ini mencakup tiga kategori. Pertama yang digolongkan dalam quick wins, seperti program yang terhambat pada masa pemerintahan sebelumnya, seperti misalnya revitalisasi kredir rakyat kecil (KUR), sertifikasi pertanahan, penyediaan air minum di 1.440 desa dan internet untuk sekolah sebanyak 18.358. Kedua program mengatasi bottlenecking (penyumbatan) dan ketiga adalah masalah instrument atau penyusunan regulasi untuk pedoman dan implementasi pada tahun ini dan yang akan datang. (kompas, 4/2/2010)
Kemrosotan Moralitas Bangsa
Berbagai fakta semacam ini yang justru semakin membuat geram rakyat Indonesia dengan kepemerintahan sekarang. Dengan pernyataan presiden tersebut justru semakin menyulut api kemarahan rakyat kecil. Bagaimana mungkin berbagai pencapaian-pencapaian yang bisa dikatakan “kecil” seperti itu mampu membuat bangga SBY dan kroni-kroninya di atas sana. Sedangkan berbagai isu pubik yang begitu besar dan menentukan masa depan bangsa-negara justru sama sekali tidak terselesaikan. Lihat saja kasus korupsi yang semakin merajelela dan kasus bank century yang sudah sangat jelas sekali merugikan negara sebanyak 6,7 triliyun belum mampu terselesaikan. Padahal secara ekplisit siapa yang ada dibalik semua itu sudah kelihatan. Belum lagi kalau berbagai isu tentang berbagai pelanggaran HAM, kemiskinan, penggusuran dan banyak lagi kebijakan yang selalu memposisikan rakyat kecil sebagai “tertindas”. Apa semua itu tidak cukup mewakili untuk mengatakan dan mengungkapkan kegagalan SBY dan kroni-kroninya dalam membangun masa depan bangsa ini? Lantas jika ukurannya hanya keberhasilan yang kecil lalu bagaimana dengan berbagai persoalan besar yang menentukan masa depan bangsa ini?
Kenyataan yang sedemikian suramnya semakin membuat masayarakat menjadi saangat galau dan bingung. Tidak mengherankan jika kemudian muncul berbagai komentar negative tentang para elit penguasa. Sangat disesalkan memang karena para elite penguasa yang semesntinya sibuk bekerja keras untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa sudah menjadi bagian dari mereka yang semakin memperkeruh keadaan.
Dalam bahasanya Komaruddin Hidayat:2006 lebih mudahnya dikenal dengan kemrosotan moralitas bangsa. Dimana para elite penguasa sudah mulai kelilangan moralitas sehingga tidak mampu melihat dan diri sendir dan hanya mencari jalan aman sendiri, tidak mau dipersalahkan dan hanya menyalahkan orang lain yang mengingatkannya. Tentu ini merupakan ironi dalam kepememimpinan sebuah negara. Karena sifat integritas, amanah dalam diri pemimpin seperti ini sudah mulai terkikis dan digantikan dengan materi dan kekuasaan. Sehingga dapat dilihat apa yang akan terjadi jika negara dipimpin orang yang semacam ini.
Sangat menyedihkan sekali memang meskipun bangsa ini terkenal dengan sumber daya alam yang melimah ruah, namun dapat kita lihat bagaimana kesejahteraan rakyatnya sangat minim sekali dan jauh dari kata tercukupi, belum lagi ditambah dengan masih memikul hutang luar negeri yang sudah tidak bisa dijumlahkan berapa besarnya. Sementara pengangguran semakin meningkat, khas negara semakin menipis, investor asing semakin menjadi raja, dan produk-produk luar semakin menjajah, lalu apa yang bisa dibanggakan oleh bangsa ini, dan standart apa yang dipakai oleh pemerintahan SBY kok bisa-bisanya dengan enteng mengatakan 99 persen programnya 100 hari sudah sukses? Kalau cuma untuk mengurusi hal-hal yang sepele seperti penyediaan air minum dan lain sebagainya petani saja bisa menyelesaikannya tanpa harus duduk di kursi pemerintahan. Lalu sebenarnya standart yang bagaimana yang dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan program pemerintah?


Penulis adalah Direktur pada Center for Politic and Law Studies (CePoLS) Yogyakarta. Hp. 081392627364
No Rek. 0112614335 BNI Cab. UGM a/n Miftakul Akla.

Prof. Tjip dan Mazhab Hukum Progresif

Sunday, 17 January 2010

0 comments
Oleh : Miftahul A’la
Setelah gus dur meninggalkan Indonesia, kini giliran Prof. Satjibto Rahardjo seorang guru besar sosiologi hukum Universitas Dipenogoro Semarang menyusul. Beliau meninggal dunia jum’at 8/1/2010 kemarin di rumah sakit Pertamina Jakarta akibat mengalami kegagalan dalam bernafas. Sebelum meninggal sempat juga mengalami rawat inap selama satu bulan lamanya di rumah sakit tersebut. Kepergian Prof. Satjibto Rahardjo tentu merupakan kehilangan yang besar sekali bagi Indonesia khususnya bagi para akademisi maupun pakar hukum Indonesia. Sebab bagaimanapun juga kontribusinya dalam dunia hukum begitu besar dan beliau juga menjadi sosok yang meneladankan kesejatiannya sebagai guru ilmu hukum sebagai penegak hukum. 
 Satjibto Rahardjo lahir di Banyumas jawa tengah, 15 desember 1930. Sejak awal memang sangat kelihatan sekali bahwa Satjibto dengan sengaja mendedikasikan kehidupannya dalam dunia hukum. Hal ini terbukti dengan latar belakang pendidikan yang diambilnya sejak awal. Semua orang tahu dengan pasti bahwa Satjibto Rahardjo merupakan akademisi yang sangat getot sekali membicarakan kebobrokan dan mengkritisi hukum di Indonesia. Bahkan dengan sikap kritisnya ia kemudian menemukan berbagai sikap yang dinilai menghalangi kemajuan hukum bagi rakyat. Tidak hanya sebatas itu, yang terpenting beliau juga mencoba menawarkan solusi berhukum yang sesuai dengan konteks masyarakat. 
 Kita tahu bahwa bahwa dalam beberapa dekade ini posisi hukum di Indonesia mengalami kemunduran signifikan. Hukum yang diharapkan dapat menjadi pendukung bagi perubahan masyarakat yang lebih baik, ternyata hanyalah berupa aturan-aturan kosong yang tidak mampu untuk menjawab berbagai persoalan dalam masyarakat. Hukum justru hanya menjadi legitimasi penguasa dalam menancapkan ketidakadilannya pada masyarakat khususnya rakyat kecil. Singkatnya, ada jarak yang semakin jauh antara law in books dengan law in action.
 Ibarat seekor gajah, yang diteliti oleh orang-orang buta, hukum memberikan banyak pengertian bagi para pemerhatinya sesuai denga persepsi masing-masing. Orang buta yang berada di depan gajah akan memberikan pengertian bahwa gajah itu berbentuk panjang dan bulat. Hal ini dimengerti karena orang buta pertama meraba belalainya. Akan tetapi, pemahaman seperti ini berbeda dengan orang buta kedua yang memberikan pengertian gajah dengan merabanya dari samping. Begitu pula pengertian ini berlainan dengan orang buta ketiga yang meraba gajah dari belakang. Teori-teori dalam ilmu hukum itu pun akan seluas dengan pengertian hukum itu sendiri. Pengertiannya akan berbeda jika dilihat dari sudut yang berbeda. 
 Hukum Progresif
Bisa dikatakan Prof. Satjipto Rahardjo merupakan salah seorang pemikir hukum Indonesia yang cukup produktif dan banyak dijadikan rujukan oleh berbagai kalangan baik akademi maupun praktisi hukum. Banyak sekali pemikiran yang lahir dari ide-ide cemerlangnya. Pemikirannya diakui atau tidak telah banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia dan memberikan perubahan dalam menjalankan hukum. Prof. Tjip, begitu orang-orang menyebutnya, lebih terkenal khususnya di dunia akademis sebagai seorang yang diberi gelar sebaga “Begawan Hukum”. Semua itu lantaran berbagai macam kontribusi yang deberikan dalam dunia hukum. Pemikirannya banyak dijumpai dalam berbagai bentuk, baik lisan maupun tulisan, buku teks atau tercerai berai di berbagai surat kabar dalam bentuk artikel dan makalah seminar/diskusi. Substansinya sangat beragam bahkan sangat luas, mulai dari hal yang bersifat filosofis, sosiologis bahkan anthropologis dan religius. 
 Salah satu dari sekian banyak idenya tentang hukum yang sangat menumental adalah kajiannya yang disebut sebagai “Hukum Progresif”. Aturan yang dipakai dalam rangkan memecahkan berbagai persoalan hukum di Indonesia yang tidak kunjung usai, semisal korupsi, kolusi dan berbagai kebuntuan hukum yang lainnya. Hukum progresif bagi beliau adalah konstruksi nya bermula dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif, yaitu melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusia. Jadi tidak ada rekayasan atau keterpihakan dalam menegakan hukum. Sebab menurutnya hukum bertujuan untuk menciptakan keadikan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. 
 Dalam bukunya “Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum“ Prof Tjip mengkritalisasi lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan hukum progresif dan beberapa paradigma yang menopangnya, yaitu: Pertama, hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jadi nilai ini akan menempatkan bahwa yang menjadi titik sentral dari hukum bukanlah hukum itu sendiri, melainkan manusia. Bila manusia berpegang pada keyakinan bahwa manusia ada untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sebaliknya, pandangan yang menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia senada dengan pandangan antroposentris yang humanis dan membebaskan.
 Kedua, Hukum Progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo berarti mempertahankan segalanya, dan hukum adalah tolak ukur untuk semuanya. Pandangan status quo itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sehingga sekali undang-undang menyatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah terlebih dahulu. Status quo yang dipertahankan lewat asas kepastian hukum tidak hanya membekukan hukum, tetapi juga berpotensi besar membekukan masyarakat.
 Ketiga, Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam berhukum. Perilaku di sini dipengaruhi oleh pengembangan pendidikan hukum. Selama ini pendidikan hukum lebih menekankan penguasaan terhadap perundang-undangan yang berakibat terpinggirnya manusia dari perbuatannya di dalam hukum. Sembilan puluh persen lebih kurikulum pendidikan hukum kini mengajarkan tentang teks-teks hukum formal dan bagaimana cara mengoperasionalisasikannya. secara agak ekstrem, Gerry Spence mengkritik pendidikan hukum dengan mengatakan, “bahwa sebenarnya sejak mahasiswa memasuki pintu fakultas hukum, maka rasa kemanusiaannya dirampas dan direnggut.” Tidak mengherankan jika kemudian setelah lulus dari fakultas hukum tidak mampu untuk menegakan hukum sesuai dengan substansinya. 
 Konsep hukum progresif yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo tampaknya memang mulai kelihatan dampaknya. Sedikit demi sedikit kita menemukan bukti kebenarannya tentang kinerja dari hukum progrsif. Dari gagasnya kita dapatkan optimisme perbaikan hukum, membumi dan melayani rasa keadilan rakyat. Bahkan Mahfudz MD ketua Mahkahah Konstitusi juga menyakini akan kekuatan yang tersimpan dalam konsep hukum progresifnya Prof. Tjip. Kini beliau telah pulang dan tidak akan kembali, namun pemikiran dan jerih payahnya selama ini akan terus disarakan dan diperjuangkan oleh generasi muda. Selamat jalan sang Begawan Hukum semoga arwah beliau diterima disisi-Nya amin

Penulis adalah Direktur Center for Politic and Law Studies (CePoLS) Yogyakarta. 
Hp. 081392627364 

Mencari Sosok Pengganti Gus Dur

Wednesday, 6 January 2010

0 comments

Oleh : Miftahul A’la*

Seluruh masyarakat Indonesia tentu terhentak dan kaget dengan kepergian sang bapak guru bangsa KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada Rabu 30/12/09 kemarin di RSCM Jakarta. Meninggalnya sang tokoh bangsa ini memang menyisakan luka mendalam yang sulit untuk diobati. Karena bagaimanapun juga memang beliau merupakan tokoh yang hingga detik ini tidak ada tandingannya satupun yang dimiliki Indonesian. Kehadiran serta kiprahnya selama beberapa dasawarsa ini diakui atau tidak bagikan oase yang hadir di tengah-tengah padang pasir yang kemudian memberikan kesejukan bagi setiap orang yang ada didekatnya.

Tidak salah jika kemudian kepergian gus dur menyisakan berbagai duka lara bagi masyarakat Indonesia. Do’a selalu mengalir deras bagaikan aliran air sungai yang tidak henti-hentinya mengalir. Bukan hanya bagi warga nahdiin (NU) saja, namun semua masyarakat dari berbagai lapisan dan bermeacm-macam agama menangisi kepergian sang guru bangsa tersebut. Semua itu dikarenakan gus dur telah benyak memberikan warna yang berbeda bagi masyarakat Indonesia. Beliau bukan hanya seorang ulama’ yang menjadi panutan bagi umat islam saja, melainkan juga mampu melebur dan dijadikan panutan bagi setiap agama di Indonesia, dan memberikan kesempatan yang sama tanpa kata diskriminasi. Bahkan aliran minoritas pun beliau rangkul untuk tetap menegakan pluralisme dan menjaga eksistensi bangsa-negara.

Sebagai tokoh bangsa beribu gelar melekat dalam diri gus dur. Bukan hanya sebatas nasional saja, bahkan sampai kancah internasional sekalipun turut andil mengakui dan membaggakan akan kontribusi yang diberikan oleh beliau bagi perdamainan dunia. Tidak mengherankan jika kemudian gus dur mendapatkan berbagai gelar hingga docroral meskipuan beliau tidak pernah menyelesaikan study formalnya.

Pasca meninggalnya gus dur ada satu fenomena yang menjadi perdebatan dikalangan masyarakat Indonesia. Sudah bukan rahasia umum, memang tabiat orang Indonesia tidak mempunyai keinginan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang di awal. Baru kemudian setelah kita kehilangan gus dur, publik mulai bertanya-tanya, siapa nantinya yang akan menggantikan posisi gus dur? Akankah datang sosok yang mampu menjadi pengayom bagi semua orang seperti gus dur? Berbagai pertanyaan kemudian bermunculan di benak masing-masing. Dan tentunya kita akan kesulitan menemukan jawaban yang pasti sebab kita juga belum siap dan belum mempersiapkan orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas seperti gus dur.

Regenerasi Mandek

Semasa gus dur masih hidup, warga NU pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya bisa dikatakan terbuai dengan karisma yang dimiliki olehnya. Sosoknya yang begitu lentur, dermawan dan bisa menerima dan melebur kepada siapapun, membuat semua orang semakin lupa akan regenerasi berikutnya. Bahkan selama tiga periode gus dur menjadi ketua PBNU sekalipun, bisa dikatakan belum ada kaderesisasi yang jelas siapa yang nantinya yang akan mampu menjadi panutan seperti gus dur. Akibatnya yang terjadi ya seperti saat ini, ketika gus dur sudah meninggalkan dunia, seluruh masyarakat Indonesia terutama warga NU bagaikan ayam yang kehilangan induknya.

Banyak sekali penyebab mengapa kaderisasi selama ini mandek di tengah jalan. Pertama dalam negara kita masih kental sekali dengan budaya jawa yang puncak kekuasaan berada di tangan pimpinan. Jadi selama orang itu menjadi seorang pemimpin maka semua keputusan berada di tangannya. Dan yang kedua, ketika negara Indonesia dipimpin oleh orang yang mampu menjadi panutan dan tidak bersebrangan dengan keinginan masyarakat umum, maka dipastikan orang itu akan di dewa-dewakan. Masyarakatnya seakan-akan terhipnotis dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, sehingga tidak sempat untuk memikirkan dan memubuk benih yang baru.

Secara fisik maupun secara keilmuan, dan lain sebagainya mungkin akan sulit sekali mencari sosok yang seperti gus dur di Indonesia, bahkan kemungkinan besar hingga detik ini belum ada satupun manusia yang seperti gus dur. Beliau merupakan seorang aktivis yang selalu memperjuangkan hak orang kecil, seorang pemikir yang kritis, orang yang selalu membuat geger, orang yang menghargai setiap perbedaan dan yang pasti “kenyelenehannya” yang mampu membius serta membuat orang terpingkal-pingkal.

Memang tidak mudah untuk mencari sosok pengganti gus dur. Disilah peranan NU harus dioptimalkan dalam mencari sosok pengganti gus dur. Karena bagaimanapun dengan kepergian gus dur untuk selama-lamanya, NU kehilangan satu pilar utama dalam organisasi tersebut. Memang sekali lagi tidak mudah. Akan tetapi sebenarnya jika mau sadar sebenarnya benih-benih yang akan menggantika posisi gus dur sudah ada, meskipun tidak seratus persen.

Lihat saja dalam NU banyak terdapat generasi muda yang sangat progresif dan pantang menyerah dalam melangkah. Sebut saja ada kang Said Aqil, Hazim Muzadi, Gus Mus, Ulil Absor Abdalla dan masih banyak lagi generasi muda yang mempunyai spirit yang luar biasa untuk tetap mempertahankan eksistensi serta memajukan bangsa-negara. Meskipun secara global tidak mampu menandingi apa yang dimiliki gus dur, karena kekurangan tetap melekat pada setiap orang. Namun secara personal mereka mempunyai spirit dan keunggulan masing-masing. Kelebihan inilah yang terus tetep dipupuk untuk menutupi kekurangan masing-masing. Orang-orang yang seperti merekalah yang harus disatukan dan dibentuk menjadi tim yang solid untuk meneruskan perjuangan gus dur. Mereka benar-benar dikader dan digembleng agar mampu kesolitan yang kuat.

Jika para tokoh NU mampu untuk menyatu dan saling melengkapi antara satu dan lainnya, serta tidak terjebak dalam lingkaran politik praksis, tentu akan menjadi secercah harapan baru. Harapan untuk tetap meneruskan apa yang diperjuangkan oleh gus dur. Seperti kata pepatah bersatu kita akan menjadi lebih kuat, sedangkan sikap individualistic akan membuat kita mati. Jangan sampai apa yang diperjuangkan Gus Dur hanya mandek sampai di sini. Kita harus tetap maju dan memperjuangkan apa yang diperjuangkan beliau, agar eksistensi bangsa-negara tetap terjaga.



Penulis adalah warga asli blora dan Direktur pada Center for Politic and Law Studies (CePoLS) Yogyakarta dan Pengurus Wilayah GP Ansor DI Yogyakarta.

Hp. 081392627364

Refleksi Akhir Tahun

Monday, 28 December 2009

0 comments
CATATAN SINGKAT TSI; SEBUAH REFLEKSI YANG PATUT DICAMKAN
(Refleksi Beberapa Event Nasional di Tahun 2009)
: Hudan Nur)*


KEGIATAN TEMU SASTRAWAN INDONESIA (TSI) yang berlangsung beberapa waktu lalu di Pangkalpinang, Bangka Belitung mengantungi banyak catatan bagi masing-masing peserta yang notabenenya sebagian besar adalah penulis. Ada banyak hal yang bisa dibawa pulang setelah perhelatan tersebut yang eksistensinya bagi sebagian kalangan yang ada di Indonesia masih abu-abu bahkan kurang diakui keberadaannya sebagai suatu ajang (pertemuan) yang sekaliber nasional. Betatapun kegiatan tersebut sudah tergolong berhasil dimana mendatangkan seratus limapuluhan peserta yang berasal dari penjuru tanah air dengan menghadirkan sejumlah pembicara dialog sastra antara lain: Agus R. Sarjono, Saut Situmorang, Yasraf Amir Piliang, Katrin Bandel, Zen Hae, Nenden Lilis Aisyah, Nurhayat Arif Permana, Radhar Panca Dahana, Zurmailis, John McGlynn, dsb. Pada TSI 2 kali ini meluncurkan dua antologi sastra yakni Pedas Lada Pasir Kuarsa (Puisi) dan Jalan Menikung Ke Bulit Timah (Cerpen), penerbitan antologi sastra semacam ini serupa dengan penerbitan di TSI 1 yang berlangsung tahun lalu di Propinsi Jambi.
Terlepas dari output kegiatan TSI 2 pada penulis generasi berikutnya, ada baiknya kita selaku pegiat sastra tahu bahwa kesusastraan Indonesia memang terfirkah-firkah adanya. Hal ini disebabkan berbagai kepentingan baik individu maupun kelompok, perbedaaan cara pandang, dan tingkat penempatan terhadap eksistensi diri selaku sastrawan yang eksklusif dan sangat berlebihan. Namun di luar itu semua perlu kita kembali kepada makna penulis dalam dunia kepenulisan yang sebenarnya. Penulis yang berhasil pastilah insan pengaruh, baik kepada individu tertentu maupun massa, eksplisit maupun insan. Penulis bahkan bisa melampaui zamannya, artinya pengaruh mereka melebihi ruang dan waktu setempat. Tulisan, ide, pemikiran, bisa menelusup dan mempengaruhi orang secara diam-diam, sampai akhirnya pemikiran itu mengendap dan menguat, menjadi sikap. Dengan pemikirannya, penulis menawarkan kesadaran tertentu, bahkan lewat sikap dan perbuatannya, penulis menawarkan nilai kepada banyak orang, terutama sekali pembaca dan peminat seni dan sastra. Entah pemikiran, sikap, cara pandang, dan perbuatan tersebut diterima atau ditolak masyarakat, itulah yang akan menjadi warisan budaya generasi berikutnya.
Tetapi hal tersebut nampaknya sudah dikesampingkan, dikalahkan oleh eksistensi para sastrawan dengan paham pemikiran yang beraneka pula. Sejak majalah sastra Indonesia; Horison diterbitkan dengan dua versi, sejak itu pulalah perbedaan menjamur di dunia sastra Indonesia, dampak yang sangat signifikan dapat dirasakan para pegiat sastra di daerah, terlebih yang kurang menyelami sejarah dan kebenaran dari dalam diri sastra itu sendiri. Parahnya lagi, sastra dijadikan ajang politik bagi elitenya dan pengkultusan diri lebih berkualitas dari yang lain menyebabkan jarak antar lintas generasi berikutnya yang seharusnya dibina justru terbinasakan karena satu dan lain hal. Sayangnya, bagi sebagian besar kalangan generasi muda tidak tahu benang merah akan kehadiran sastra Indonesia yang sebenarnya. Masih banyak diantara mereka yang tahunya hanya menulis saja (penulis yang lahir dari bakat alam) dan celakanya apa yang mereka tulis tanpa mengetahui kaidah dalam bersastra sehingga substansi dan eksotisitasnya terabaikan. Sebuah karya harus mengikuti tata aturan baku yang ada dan ini mutlak dalam berkarya, apapun jenisnya tak terkecuali dalam dunia sastra.
Berkaitan dengan kegiatan TSI 2 di Pangkalpinang, ada sejumlah kegiatan yang dibuat dalam rangka peningkatan kualitas khususnya pendatang baru di dunia sastra antara lain: Sastra Kepulauan, Ode Kampung, Aruh Sastra Kalimantan Selatan, Ubud Writers Award, Biennale Festival, dll. Khusus bagi Biennale Festival International, festival ini dikultus bagi internalnya sebagai temu sastrawan dalam dan luar negeri. Bagi yang pernah mengikutinya, maka dialah sastrawan Indonesia namun jika tidak diundang ataupun terlibat berarti bukan sastrawan dalam kacamata mereka. Hal ini kontan membuat lintas generasi berikutnya menjadi menjauh, belum lagi sejumlah media cetak yang memuat rubrik sastra dikelola oleh redaktur yang berpaham golongan. Inilah yang menjadikan keberagaman dalam citra penulisan, khususnya puisi sehingga eksploitasi kualitas terabaikan. Selera dan keberpihakan kepada golongan sangat mempengaruhi perjalanan sastra Indonesia yang didokumentasikan dalam bentuk cetakan karya di media Koran, majalah dan bulletin Indonesia.
Ini juga penyebab hampir gagalnya kegiatan TSI 2 di Pangkalpinang, adanya sinyalemen dari pihak tertentu yang menganggap TSI 2 bermuatan politik bahkan blokade pihak baru bagi kesusastraan Indonesia. Namun, TSI 2 tetap berjalan sesuai amanah TSI sebelumnya di Propinsi Jambi. Beruntunglah bagi penulis yang berasal dari daerah yang masih murni, tidak terjebak dalam kebermaknaan golongan yang berlapis-lapis. Eksotisitas alam dalam nuansa lokal adalah fentilasi utama dalam menelurkan maha karya abadi yang hanya bisa diangkat oleh putra daerah.

APA KABAR SASTRA DI PALU?
Ada baiknya kita juga membenahi diri menyoal sastra di Palu (khususnya) yang hanya memandang sastra (puisi, cerpen, dan esai) hanya sebatas pengumpulan karya sastra dengan kualitas yang perlu dipertanyakan. Mengingat kehidupan sastra di Kota Palu masih prematur dan tumbuh cacat dalam artian tidak normal dalam berkehidupan sastranya. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kecacatan tersebut antara lain faktor media, kritikus sastra, dan ranah dalam fentilasi lokal. Faktor utama yang bisa memajukan sastra secara universal di Sulawesi Tengah adalah media. Sangat disayangkan, belum ada media yang memberikan keluasan bagi penulis dan masyarakat sastra untuk menuangkan (alihterasi) dari tradisi lisan ke karya sastra mutakhir.
Mudah-mudahan ada respon positif bagi masyarakat sastra dan media lokal dalam memajukan sastra di Kota Palu. Semoga! []




)* Ketua Divisi Sastra dan Tradisi Lisan
Yayasan Tadulakota’ Propinsi Sulawesi Tengah

Koin Cinta buat Prita

Wednesday, 16 December 2009

0 comments
Oleh: Miftahul A’la*

Jika kita amati dengan seksama, ada dua hal menarik yang terjadi di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ini yang banyak menyedot dunia publik. Bahkan bisa dikatakan semua itu cukup menggelitik hati sekaligus mengiris-ngiris serta mencoreng nama besar Indonesia baik di mata rakyatnya sendiri maupun dunia Internasional. Kasusu yang pertama terkait dengan kasus bibit-candra yang sempat berlarut-larut akibat konflik dengan kapolri. Dan yang kedua terkait dengan kasus prita muliasari dengan RS Omni Internasional alam sutera tangerang yang hingga detik ini belum juga terselesaikan.
Kedua kasus ini memang tidak ada garis yang menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Karena keduanya merupakan kasus yang berbeda, yang satu disebabkan karena diduga penyalahgunaan wewenang dan satunya lantaran pencemaran nama baik. Namun yang membuat menarik adalah, kedua kasus yang sempat meldak di muka public ini sama-sama melibatkan hampir seluruh elemen masyarakat yang Indonesia. Jadi meskipun pada awalnya tidak ada garus kesinambungan, namun jika ditelusuri lebih jauh keduanya memiliki kesamaan yang sangat erat yakni sama-sama melibatkan rakyat.
Masih teringat tentunya dalam benak pikiran kita bagaimana kasus bibit-chandra diselesaikan. Meskipun meraka tidak terbukti bersalah tetap saja pihak polri ngotot untuk memenjarakannya. Dan terbukti dalam kondisi semacam ini rakyatlah yang mempunyai peluang terbesar untuk menegakan keadilan. Meskipun dengan susuh payah akhirnya lewat gerakan satu juta facebooker mendukung pembebasab bibit-chanda akhirnya teralisasi, meskipun masih menyimpan berbagai pertanyaan yang belum terjawab. Dan memang kekuatan rakyat yang bersatu tidak bisa dianggap remeh. Jangankan hanya aksi pembebasan bibit-chanda jika saja mau dengan persatuan yang digalang oleh rakyat Indonesia melakukan kudetapun saya yakin pasti akan bisa terwujud, tapi jangan sampai ini terjadi.
Sedangkan kasus yang dialami oleh prita muliasari juga tidak kalah hebohnya. Jika kasus bibit-chandra menggalang solidaritas dengan menggunakan lewat dunia maya dengan melakukan aksi sejuta aksi dukung bibit-chandra, maka berbeda dengan aksi solidaritas yang diberkan kepada prita. Selain aksi solidaritas di dunia maya, prita juga mendaat dukungan dengan aksi peduli “koin untuk prita”. Koin untuk prita ini dimaksudkan untuk meringankan beban prita yang diputus oleh pengadilan tinggi banten yang menjatuhi hukuman denda bagi prita sebesar 204 juta rupiah, tentu ini bukan merupakan jumlah yang sedikit terutama bagi seorang prta yang hanya merupakan ibu rumah tangga. Mekipun toh dengan seiring berjalannya waktu akhirnya gugatan perdata tentang denda uang sebesar 204 juta tersebut dicabut oleh pihak omni Internasinal.
Uniknya kedua kasus ini sama-sama memposisikan rakyat sebagai element utama dan terpenting. Dalam kasus ini penguasa hanya terkesan berpangku tangan tanpa memberikan solusi yang kongret dalam penyelesainnya. Dan ini tentu sangat ironi, karena dengan begitu pemerintah sudah memberikan keputusan yang bisa mematikan kariernya sendiri.
Simbol Perlawanan
Kenapa meski koin, begitulah kira-kira pertanyaan yang sering muncul dengan aksi solidaritas peduli prita, begitupula dengan saya ketika pertama kali mendengarnya. Kenapa tidak langsung saja membantu dengan berbentuk uang lembaran atau apa?
Secara material, memang koin yang dikumpulkan merupakan sesutu yang sangat remeh sekali, jika dikalkulasi dan dibandingkan dengan uang di Indonesia. Sebab koin merupakan mata uang terkecil dalam rupiah. Namun ternyata aksi solidaritas koin yang dipelopori dalam kasus prita ini ternyata pada akhirnya tidak main-main. Sebab hanya dengan rentang waktu yang relative singkat koin yang terkumpul sudah mencapai 10 ton dan nilainya lebih dari setengah milyar. Ini tentu merupakan kenyataan yang sangat fantastis. Tidak hanya berhenti sebatas itu sebab koin yang terkumpul ini masih tetap saja mengalir layaknya sumber mata air di pegunungan yang tidak akan pernah berhenti, meskipun aksi ini sudah di tutup. Bahkan koin peduli prita ini menyebar mulai dari sabang dari merauke, menyeluruh hampir di setiap penjuru Indonesia.
Disinilah sebenarnya jika kita cermati lebih jauh akan menemukan makna yang paling substansial. Jadi jika diamati ternyata koin yang dikumpulkan untuk aksi solidaritas prita ini bukan hanya semata-mata hal yang bersifat maretial saja, melainkan menyimpan makna yang luar biasa. Banyak orang yang menyatakan bahwa koin untuk prita ini merupakan satu simbol perlawanana yang coba untuk dilakukan oleh rakyat kecil terhadap rezim penguasan yang sudah dzolim terhadap rakyatnya. Bagaimana tidak, coba bayangkan saja masyarakatnya ditimpa berbagai musibah dan mendapatkan ketidakadilan dari hukum di Indonesia, penguasa hanya berdiam diri bahkan sengaja mengalihkan isu tersebut dengan isu-isu lainnya.
Dalam hal prita ini dapat kita saksikan dengan jelas bahwa penguasa hanya mementingkan segelintir orang yang berada di sekitarnya. Penguasa seperti kerbau yang di congkel hidungnya selalu mengikuti bagi mereka yang memberikan keuntungan. Bagi yang tidak memberikan keuntunga, ya nasibnya kurang lebih pasti akan seperti prita, tidak akan di dengar.
Dengan adanya kejadian yang menimpa Indonesia ini tentunya merupakan tamparan yang pedas bagi para penguasa. Rakyat sudah mulai tidak percaya lagi dengan apa yang dilakukan oleh penguasa, tidak mengherankan jika kemudian rakyat melakukan berbagai perlawan untuk melawan penguasa yang dzolim. Dan kejadian semacam ini harus dengan segera disikapi secepatnya. Jika penguasa tidak mampu untuk memperbaiki kinerja dan mengembalikan kepercayaan rakyat kecil terhadapanya, bukan tidak mungkin aksi yang lebih besar lagi akan segera dilakukan. Bahkan bukan tidak mungkin reformasi jilid ke dua akan benar-benar terjadi di Indonesia. Dan tentunya semua orang tidak menginginkan akan adanya reformasi jilid ke dua. Semuanya terserah dengan penguasa, apakah mau memperbaiki kinerjanya atu tetap mempertahankan kepemimpinannya yang boborok seperti sekarang. Jika pemerintah tidak mampu melakukan perubahan jangan salahkan kekuatan rakyat yang bergabung untuk menurunkan rezim penguasan yang dzolim secara paksa.


Penulis adalah Direktur pada Center for Politic and Law Studies (CePoLS) Yogyakarta. Hp. 081392627364

Memperingati hari jadi kota Blora ke 260

Sunday, 13 December 2009

0 comments
Menuju Blora Kota Sejahtere

Menuju Blora Kota Sejahtera

Oleh: Miftahul A’la*

Tanggal 11 desember merupakan hari yang sangat bersejarah dan sangat istimewa bagi masyarakat Blora. Bagaimana tidak, sebab pada hari ini dijadikan sebagai hari jadi kota blora. Dengan seiring berjalannya waktu, tidak terasa tahun ini blora sudah mencapai usia yang ke 260. Tentu usia yang bisa dikatakan sangat matang dalam membangun dan menembangkan wilayah blora. Baik dalam pengelolaan administrasi maupun berbagai aspek di dalamnya. Dengan rentang waktu yang demikian lama tidak berlebihan jika banyak yang beranggapan bahwa sudah semstinya blora menjadi kota yang sejahtera dan makmur. Terlebih dengan slogannya yang menyatakan “Blora Mustika” maju, unggul, sehat tertib, kontinyu serta aman. Sudah barang tentu blora akan menjadi kota yang makmur dan sejahtre.

Namun memang sayang, harapan tinggal harapan. Setiap orang berhak memiliki harapan setinggi langit, akan tetapi ironisnya semua harapan yang diinginkan oleh masyarakat blora khususnya dan Indonesia pada umumnya masih sangat jauh dari harapan bersama. Sudah sangat lama sekali masyarakat mendambakan kesejahteraan, namun selama itupula kemiskinan dan berbagai ketidakadilan dalam kehidupan selalu menemani. Tidak ada perubahan yang signifikan untuk memperbaharui dan memajukan kesejahteraan bersama. Blora masih tetap saja tidak mengalami kemajuan, kemiskinan masih merajalela, anggka pendidikan masih sangat minim, apalagi kesejahteraan masyarakatnya, masih jauh sekali dari kata kesejahteraa, telebih di daerah yang hanya mengandalkan pertanian hujan.

Potensi Besar

Sebenarnya jika dilihat dari berbagai aspek, blora merupakan wilayah yang cukup subur dan strategis untuk membangun dan menopang kesejahteraan masyarakatnya. Sebab di blora memang dikenal banyak sekali menyimpan berbagai potensi yang sangat besar, baik potensi alam maupun potensi yang lainnya. Coba lihat saja kawasan hutannya yang terhampar begitu luas hampir mengelilingi kawasan kota blora. Tentu kekayaan alam ini tidak bisa dianggap remeh. Bahkan menurut nenek moyang terdahulu, hutan di blora merupakan kawasan hutan terluas di Indonesia, dan tidak akan habis sampai tujuh keturunan, jika digunakan dan dipeliharan dengan seoptimal mungkin.

Potensi besar lainnya yang tersimpan di blora juga seperti limbah ternak sebagai biogas untuk bahan bakar. Karena berdasarkan catatan departemen humas, populasi ternak sapi di Blora saat ini mencapai 225.000 ekor. Populasi sapi di blora ini bahkan merupakan populasi tertinggi yang ada di wilayah Jawa Tengah. Dengan potensi yang demikian banyaknya tentunya akan sangat mendukung sekali program biogas yang selama ini coba untuk diperluas oleh pemerintah Indonesia. Dari populasi sapi sabanyak itu, akan terdapat ribuan ton limbah/kotoran ternak yang tersedia. Apabila limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai biogas, maka bisa dipastikan Blora akan memiliki energi besar, selain prosuksi kayu jati yang bersumber dari hutannya.

Belum lagi dengan dengan kawan blok-cepu dan sekitarnya yang menyimpan sumber minyak mentah terbesar. Karena memang tidak bisa dimungkiri puluhan sumur minyak tua di beberapa kecamatan di Blora yang terfukus di daerah blorabagian timur memiliki pesona tersendiri. Tidak berlebihan jika kemudian banyak sekali investor dari luar daerah berlomba-lomba mengincar. Mereka rela mengeluarkan bertriliyun-triliyun hanya untuk memenangkan tender sumur tua di blora. Bahkan konon, menurut seorang ahli perminyakan dari PPT Migas Cepu, banyak sumur minyak tua di Blora berpotensial dikelola. Namun saat ini ada kesan potensi sumur minyak tua itu disembunyikan. Barangkali karena berpotensi luar biasa, sehingga dalam pengelolaan disertai banyak kepentingan. Sehingga hingga sampai saat ini masih belum dimanfaatkan pemerintah daerah.

Dari sekian banyaknya sumur tua yang berpotensi menyimpan minyak terbesar di blora, memang sekarang sudah cukup mendapatkan perhatian baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Salah satu contohnya kawasan yang berada di daerah perbatasan cepu-bojonegoro. Di kawasan inilah tersimpan potensi yang sangat besar sekali, bahkan pemanfaatan kawasan ini disinyalir banyak ditunggani oleh kepentingan-kepengtingan person.

Menurut hemat saya, tidak ada salahnya jika potensi yang ada di kawasn tersebut dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin. Dan tentu semua masyarakat blora akan menyetujui pemanfaatan kawasan minyak tersebut. Akan tetapi memang yang seringkali menjadi masalah adalah adanya kepentingan-kepentingan yang nantinya akan menggeser atau menghilangkan hak masyarakat setempat. Dan semua itu terjadi dalam pengelolaan kawasan cepu ini. Bahkan kawasan Blok Cepu yang dalam beberapa tahun terakhir banyak menyedot perhatian banyak orang. Bukan hanya masyarakat Indonesia saja yang memperebutkannya, bahkan investor asingpun turut andil bagian untuk mendapatkannya.

Dan pada tahun 2010 mendatang, proyek untuk pemanfaatan kawasan blok cepu ini akan segera dimulai dan difokuskan untuk pengeboran minyak yang ada didalamnya. Yang menggelisahkan banyak masyarakat adalah ternyata dalam pengelolaan sumur minyak tua itu, hampir semuanya didalangi oleh para investor dari luar. Alasannya cukup kuat untuk menolak investor asing, karena khawatir nanti Blora hanya diakali investor. Contohnya, bisa saja investor me-mark-up pembelian alat-alat sehingga dalam bagi hasil nanti warga Blora tinggal mendapatkan ampas. Artinya, sumur minyak tua yang dieksploitasi semuannya dibawa lari oleh pihak asing, sehingga tidak ada pemasukan yang jelas untuk pemerintah dalam jangka panjang untuk memakmurkan warga Blora. Dan itu sangat jelas sekali terjadi di blok cepu, karena hampir semua yang berhubungan dipegang oleh exson mobile yang merupakan investor dari amerika. Dan tentu ini akan menimbulkan persoalan baru.

Potensi-potensi semacam inilah sebenarnya yang harus dengan segera diperhatikan oleh pemerintah daerah. Mulai memelihara hutan, mengembangkan potensi bio gas dan peternaka serta mengoptimalkan kawasan yang menyimpan minyak mentah di blora. Karena tidak ada yang memungkiri bahwa berbagai potensi yang semaam inilah yang akan menjadi penopang utama dalam membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat blora khususnya dan Indonesia pada umumnya. Jika semuanya dipergunakan seoptimal mungkin, kemungkinan besar kesejahteraan dan kemakmuran yang dinginkan oleh masyarakat blora khususnya dan Indonesia umumnya akan segera terwujud dengan segera. Jangan biarkan kekayaan yang kita miliki kembali dibawa lari oleh orang lain dan kita hanya berpangku diam saja.





Penulis adalah warga asli blora dan Direktur pada Center for Politic and Law Studies (CePoLS) Yogyakarta. Hp. 081392627364

free counters

Check Page Rank of your Web site pages instantly:

This page rank checking tool is powered by Page Rank Checker service

Page Rank

Copyright © 2011 Green Ilmu | Splashy Free Blogger Templates with Background Images, Trucks